kingkilaban.com

Mahkamah Konstitusi telah membuka mata banyak orang. Dari yang semula hanya berupa rumor tentang jual beli hukum, atau rekayasa, menjadi sebuah kenyataan dengan bukti yang cukup mencengangkan. Betapa tidak. Para pejabat penegak hukum disebut begitu saja namanya dalam pembicaraan telepon tersadap. Jutaan dalih bahwa yang disebut namanya tidak tahu menahu atau setidaknya tidak ikut terlibat dalam perencanaan perekayasaan, tidak akan mampu menepis opini di kepala publik tentang bagaimana perilaku para petinggi itu dalam penegakkan hukum.

Pahlawan sesungguhnya tidak hanya di pihak Mahkamah Konstitusi (yang ‘menerbukakan’ rekaman), tapi juga polisi yang telah memberikan foreplay dalam pereaksian publik terhadap rekaman. Semua ingat, berapa orang dan berapa kali polisi menyatakan tidak dalam tekanan atau tidak ada kaitan antara penahanan tokoh KPK dengan beredarnya rekaman. Walaupun belakangan bibit-chandra dibebaskan juga, dan tetap dengan pernyataan bahwa tidak ada kaitannya dengan tekanan apapun dari manapun.

Pahlawan berikutnya adalah para tokoh kejaksaan terutama wakil Jaksa Agung yang mundur agar tidak membebani institusi, karena namanya disebut juga dalam rekaman. Beberapa waktu lalu kejaksaan telah pula menjadi korban penyadapan telepon yang membuktikan kesalahan jaksa dalam kasus BLBI, yang mengakibatkan digesernya beberpa tokoh jaksa. Jaksa UTG malah diadili.

Dengan dibukanya rekaman penyadapan, suara rakyat makin bulat, opini publik makin solid, membela satu pihak dan menista pihak lain. Respon dari yang seharusnya merespon cukup positif, meskipun tetap dengan menampik pengaruh opini publik.

Dalam huru-hara hukum ini yang jadi tokoh sentral tentunya bos Anggodo. Jangan lupakan peranan beliau yang lupa kemungkinan tersadapnya pembicaraan pertelepon, dan dengan enaknya ‘mengabsen’ para pejabat. Anggodo-lah yang paling berperan membuka mata publik. Bagaimana berhubungan dengan pejabat. Anggodo orang kedua, dulu ada Artalyta yang juga telah membuka ‘rahasia’ tingkat tinggi tata cara menghadapi pengadilan.